Suasana Rapat Paripurna

DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD. Rapat Paripurna yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Kota Depok HM. Supariyono,AM.Ak dihadiri oleh para anggota DPRD , wakil walikota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan semua Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Seperti di ketahui, kegiatan reses merupakan kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menerima aspirasi, saran dan masukan.

Hal itu dijelaskan dalam pasal 67 peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang tata tertip DPRD Bahwa setiap masa persidangan DPRD adalah meliputi Masa Sidang dan masa reses , dan masa reses  dipergunakan oleh Anggota DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing guna menyerap aspirasi. Disamping itu, bagi masyarakat  yang ingin menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi.

Ketua Fraksi PDI Perjungan, Agustina Simanjuntak, menyampaikan hasil laporan resesnya, fraksinya menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang belum maksimal seperti pelayanan pembuatan KTP Elektronik (E-KTP)  , akta kelahiran, akta kematian dan kartu keluarga. “ Kami berharap pemko  segara mempercepat proses pembuatan nya.”

Ia menambahkan, permasalahan E-KTP yang  sampai saat ini masih  menjadi permasalahn besar di masyarakat karena lama nya proses pembuatan yang bisa berbulan-bulan baru selesai. Kemudian buat bantuan pembangunan rumah tidak Layak  Huni ( RTLH)  bagi warga yang kurang mampu agar  di tambah jumlah nya dan perlu melakukan survey ke lapangan agar  mendapatkan bantuan RTLH  ini adalah warga tidak mampu.

Sementara itu, Wakil Fraksi Grindra DPRD Kota Depok Yetti Wulandari SH mengatakan pemerintah harus melakukan pendataan yang lebih akurat sehingga masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat ( KIS) meningkatkan kualitas pembanguanan jalan lingkungan dan drainase agar tidak cepat rusak dan memperbanyak kouta perbaikan terhadap RTLH. “ Perlu diperbanyak lagi pembuatan penerangan jalan Umum ( PJU) di setiap kecamatan serta pembangunan Turap karena  saat ini banyak kali yang sudah sangat membutuhkan pembangunan Turap.

H.M. Hafid Nasir dari Fraksi PKS  menyampaikan bahwa infrastuktur di kota Depok masih menjadi aspirasi perhatian utama dari warga maka kami meminta kepada pemko Depok agar program perbaikan jalan, jembatan, betonisasi jalan lingkungan , normalisasi saluran air kali setu dan pememeliharan jalan yang rusak agar tetap di lanjutkan pada tahun –tahun mendatang,

Selain itu, pelayanan dasar untuk sarana dan prasana kesehatan dan pendidikan berupa pembangunan dan pelayanan puskesmas 24 jam pembangunan raung kelas baru ( RKB) fasilitas lainya di sekolah-sekolah hendaknya terus ditingkatkan .

FPKS juga menyoroti solusi permasalahan sampah dan dampak nya hendaknya menjadi perhatian utama pemerinta Kota Depok melalui prangkat daerah yang terkait yaitu DLHK salah satu penambahan armada sampah dan pengangkutan ke TPA dilakukan pada malam hari seningga tidak menganggu aktifitas warga akibat bau yang menyengat.

Lahmudin Abdullah dari Fraksi PAN berharap kepada pemerinta Kota Depok melalui dinas teknis terkait agar mempercepat pembangunan fisik disetiap kecamatan karena yang terjadi saat ini pekerjaan baru di mulai pada akhir tahun anggaran dan sudah memasuki musim pengujan sehingga mengakibatkan terjadi kemacetan dimana-mana dan kualitas pekerjaannya rendah dan terkesan asal jadi karena cepat terjadi kerusakan hal ini bias dilihat belum setahun di kerjakan sudah rusak kembali.

Fraksi Partai Golkar melalui H.Tajuddin Tabru memninta pemerintah Kota Depok agar program pembangunan yang di laksankan benar-benar dapat memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu ditelaah dan dikaji secara seksama  agar dalam menentukan sasaran bantuan permodalan  bagi usaha industri rumahan dan UMKM di Kota Depok agar bersaing di dunia usaha terutama produk-produk lokal yang masdih kurang perhatian serius dari pemerintah. FP Golkar juga berharab Pemko Depok harus mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Taman Kota dan Alun-Alun Kota Depok.

Taufik dari Fraksi Partai Demokrat berharap agar peningkatan kapasitas koprasi dan UMKM optimalisai pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan akses layanan kesehatan serta peningkatan daya saing ekonomi. Program Depok peduli pendidikan, pelayanan puskesmas Rawat Inap 24 Jam, peningkatan Insentif RT/RW dan LPM , serta pembangunan Alun-Alun Kota Depok segera terwujud agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Depok

Sementara itu dari Fraksi partai PPP,  menganggap masih banyak pengembangan perumahan dan apartemen yang menjalankan kewajiban nya dalam penyerahan aset Fasos dan Fasum. Untuk itu Fraksi PPP  berharap agar perangkat daerah terkait hendaknya juga memiliki data base yang baik terhadap masalah Fasos dan Fasum sehingga nantinya dapat diketahui asset mana saja telah di miliki Pemerintah Kota Depok yang masih dalam proses dan yang belum di serahkan hingga aset yang bermasalah.

Hal senada juga di sampaikan Fraksi Restorasi Nurani Bangsa berharap pemerintah Kota Depok dapat meningkatkan kawasan industri Kreaktif di wilaya bulak timur Kec. Cipayung untuk di ttat dengan baik dan rapih oleh pemerintah Kota Depok ,hal ini akan menjadi pontensi Bisnis Industri yang baik sehingga bias menjadi sumber pendapatn Asli Daerah (PAD) mendongkrak  pendapatan daerah dengan melihat sector-sektor ekonomi mana yang masih berpontensi untuk di tingkatkan dan melanjutkan bantuankepada Usaha Mikro dan kecil Menengah (UMKM) serta melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dalam untuk mensejatrakan masyarakat Kota Depok.