AKD Depok Ingin Benahi Berbagai Sektor

oleh

DPRD Kota Depok belum lama ini menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang ketiga untuk tahun 2017-2018.

Link Banner

Rapat Paripurna dilaksanakan pada hari Rabu (2/5/2018) dengan pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Kota Depok H. M. Supariyono.

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa dalam rapat paripurna ini, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik komisi maupun badan akan menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang ketiga tersebut.

Dalam rapat itu, Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan, menyampaikan bahwa mereka akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya, di tambah beberapa kegiatan baru.

“Yang menjadi fokus pembahasan pada masa sidang ketiga ini, antara lain Komisi A akan mengadakan telaahan dan usulan revisi terhadap beberapa Perda yang perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini yaitu Perda No. 10 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat dan akan diselaraskan dengan pembuatan Perda tentang lembaga kemitraan kelurahan yang direncanakan akan menjadi perda inisiatif DPRD Kota Depok,” terang anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra, Hamzah.

“Kemudian Perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta akan membuat kajian regulasi tentang keberadaan tanah-tanah kosong dan terlantar yang berada di wilayah Kota Depok,” katanya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi B, yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan daerah, Rienova Serry Donie dari Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa pihaknya akan “mengoptimalkan potensi pendapatan daerah”, terutama pada sektor kenaikan pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, BPHTB dan PBB.

Menurutnya, potensi ekonomi lokal harus dieksplorasi dengan baik dan tepat oleh pemerintah Kota Depok.

“Salah satu potensi yang akan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan kenaikan pajak retribusi parkir, dan Komisi B mendukung upaya Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan revisi tarif parkir,” lanjutnya.

Komisi B juga akan mengusulkan agar segera dibuat kajian untuk membentuk BUMD yang bertugas untuk mengelola perparkiran secara profesional sehingga pendapatan daerah dapat terukur, terinci dan maksimal. “Komisi B juga meminta kepada pihak terkait untuk memaksimalkan penagihan pajak yang terhutang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang agar para penunggak pajak dapat melunasi kewajibannya,” terangnya.

Selanjutnya Komisi C, yang membidangi pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Veronica Wiwin Widarini dari fraksi PDIP menyampaikan bahwa rencana kerja komisinya pada masa sidang ketiga ini akan memfokuskan pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan Rapat Kerja dengan OPD terkait sebagai leading sector Komisi C yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan dalam rangka untuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan.

“Komisi C akan melakukan Fungsi Kontrol secara tepat terhadap kegiatan pembangunan baik yang dibiayai dari APBD maupun dari investor dan akan dilakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan investor karena disinyalir para investor membangun tanpa mengindahkan rekomendasi,” jelas Veronica.

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •