Depok, suaradepok.com – Empat hari lagi, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak.

Pelaksanaan (Pilkada) kali ini memang berbeda dari sebelumnya, dimana pelaksanaan hajat lima tahunan tersebut akan dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

“Meski pelaksanaannya akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, namun Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tetap perlu memperhatikan bahwa Pilkada kali ini tidak hanya memilih pemimpin saja, tetapi juga terkait legitimasi pemimpin terpilih dengan pengupayaan tetap tingginya antusias warga negara sebagai pemilih ditengah tingginya kasus penyebaran virus Covid-19”, tulis Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza S.IP, M.Si melalui siaran Pers yang dikirim ke Redaksi Suara Depok, Sabtu (5/12/2020).

Efriza juga mengatakan, tidak mudah untuk mendorong, mengajak bahkan meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada yang akan diselenggarakan kali ini tidak akan menjadi cluster baru penularan covid-19, terutama saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

PSKP juga berharap empat hal penting berikut dapat dilakukan oleh Pemerintah dan penyelenggara Pemilu supaya pelaksanaan pilkada tahun ini dapat terlaksana dengan aman dan bebas dari penyebaran virus covid-19.

Ke empat hal tersebut antara lain, pertama, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu harus giat mensosialisasi dan mengedukasi penggunaan protokol kesehatan dalam memilih, dengan pemahaman yang baik diterima pemilih, akan mendorong antusias pemilih di Pilkada Serentak 2020 ini, sebab Pemilih tak khawatir lagi dalam memilih dengan risiko terjadinya kluster TPS.

Kedua, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu berkomunikasi terhadap Pasangan calon, agar mewajibkan para Saksi Pasangan calon untuk membawa informasi hasil rapid test, sehingga tak terjadi kekhawatiran kluster TPS di Pilkada Serentak 2020 ini.

Ketiga, Penyelenggara Pemilu perlu lebih cepat mendistribusikan logistik Pilkada ke TPS-TPS  agar tidak terjadi kelelahan bagi penyelenggara pemilu di tingkat TPS dalam pelaksanaan Pilkada. Tanpa memperhatikan efisiensi waktu pendistribusian logistik, akan menyebabkan kekhawatiran Penyelenggara Pemilu saat pengecekan suhu melampaui batas suhu yang ditetapkan yakni 37,30 Celcius.

Ke empat, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu melakukan cek kesehatan rapid test setelah seminggu atau dua minggu dari hari pemungutan suara, agar para pelaksana penyelenggara pemilu di tingkat TPS seperti KPPS dan Pamsung dapat benar-benar dipastikan sehat sejak sebelum pilkada dan sesudah pilkada. Karena Pilkada di tengah Pandemi bukan saja mengenai partisipasi pemilih, protokol kesehatan, hasil pemungutan suara, tetapi juga Pilkada Sehat sebelum dan setelah pemungutan suara, agar tidak terjadi cluster TPS akibat penularan covid-19.

Penulis : Deanny Aldy