Surat Cekal Dilayangkan, Polisi Segera Periksa Nur Mahmudi

Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail
Kapolresta Depok, Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto

Margonda, suaradepok.com – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok, Jawa Barat sudah melayangkan permohonan cekal terhadap mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah, Harry Prihanto.

Permohonan itu dilayangkan ke pihak Imigrasi Kota Depok terkait pemeriksaan kedua tersangka kasus korupsi Jalan Nangka yang merugikan keuangan negara Rp 10,7 miliar.

Baca Juga: Mantan Walikota dan Sekda Depok Ditetapkan Sebagai Tersangka

Rencananya, penyidik Polresta Depok akan melakukan pemeriksaan terhadap keduanya pada hari Rabu (5/9/2018) dan Kamis (6/9/2018) mendatang.

“Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap saudara Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto terkait pemeriksaan. Ada yang dijadwalkan pada hari Rabu, ada yang hari Kamis. Kami masih menunggu apakah mereka memenuhi panggilan atau tidak,” kata Kapolresta Depok, Komisaris Besar Didik Sugiyarto.

Lebih jauh Didik mengungkapkan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3.

“Ancaman yang kami kenakan pasal dua ayat satu juncto pasal tiga,” ujar Didik, Senin, (3/9/2018).

Sebagai informasi, bunyi pada Pasal 2 adalah, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun, dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya, karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.