Balaikota, suaradepok.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono membantah pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri yang mengatakan bahwa upaya pengembalian dirinya ke institusi induk di BPPT dikarenakan permasalahan seleksi terbuka di Pemerintah Pusat.

Menurut Sidik, pernyataan Kepala BKPSDM yang dimuat dibeberapa media lokal itu terkesan menuding dirinya “nekat” mengikuti proses seleksi terbuka (open bidding) di Pemerintah Pusat sehingga membuat dirinya harus dikembalikan ke institusi induk di BPPT.

Dijelaskan Sidik, sebenarnya dia sudah dilarang oleh Walikota Depok untuk tidak mengikuti proses seleksi terbuka sebelum pelaksanaan Pilkada usai.

Namun dikarenakan Kepala BKPSDM yang menghubungi dirinya dan memintanya untuk melanjutkan rencana mengikuti seleksi terbuka itu, Sidik pun kemudian mengajukan surat rekomendasi untuk proses pendaftaran.

“Sebenarnya saya sudah pernah di larang Pak Walikota untuk mengikuti proses seleksi di Pemerintah Pusat, tetapi karena Kepala BKPSDM yang menghubungi saya (tanggal 19 Februari 2020, red) dan meminta saya untuk melanjutkan rencana mengikuti seleksi itu, saya pun kemudian mengajukan surat rekomendasi sesuai arahan Kepala BKPSDM. Anehnya, pengajuan surat rekomendasinya ditolak oleh pak Walikota dan saya justru mendapati info terkait rencana pengembalian saya ke institusi induk saya di BPPT”, beber Sidik seperti dikutip dari depoknet, Senin (4/5/2020).

Menurut Sidik, ada beberapa hal yang ganjil terkait rencana pemulangan dirinya ke institusi induk di BPPT.

“Bayangkan saja, tanggal 26 Februari 2020, Kepala BKPSDM menyuruh saya untuk mengajukan rekomendasi mengikuti seleksi terbuka di Pemerintah Pusat. Padahal, Walikota Depok sudah menandatangani surat pengembalian saya ke BPPT satu hari sebelumnya, yakni tanggal 25 Februari 2020. Ini kan aneh. Ada apa sebenarnya ?”, ujar Sidik heran.

Tak hanya itu. Sidik juga menolak anggapan yang mengatakan dirinya sengaja membocorkan surat Walikota Depok ke BPPT.

Menurutnya, surat tertanggal 25 Februari 2020 itu berhak diketahui juga oleh publik karena bukan merupakan rahasia negara.

“Gak ada yang salah karena itu bukan surat rahasia negara yang sifatnya confidential”, pungkas Sidik mengakhiri. (Fer)

Baca juga : Kadiskominfo Adukan Walikota Depok ke Komisi ASN