JAKARTA, suaradepok.com Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, penyebaran data pasien Covid 19 melanggar hak asasi manusia. Bahkan, pemerintahan di luar negeri sudah banyak menerapkan bahwa penyebaran data pasien yang sakit melanggar pasal-pasal mengenai HAM.

“Di luar negeri pun disebutnya pakai nomor kan. Pasien nomor 25 pasien nomor 50, tidak menyebutkan lebih jauh, paling jenis kelaminnya,” ujarnya Rabu (04/03/2020).

Dirinya memahami adanya kepanikan terkait temuan kasus corona di Indonesia ini. Menurut Ridwan, semua masih belajar dalam memperbaiki prosedur penanggulangan virus mematikan ini.

“Jadi semua lagi belajar mulai sekarang perbaiki prosedurnya. Nggak boleh ada data pasien, riwayat kesehatan,” ujarnya. “Itu dilarang sekali untuk disebarkan,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, dirinya menyesalkan pihak yang menyebar data-data pasien terpapar virus corona. Ridwan menyebut telah menegur pejabat di pemerintahan derah, yang mengeluarkan data pasien Covid 19.

“Sudah saya tegur, tidak boleh lagi ada data-data dari yang terobservasi ini dipublikasikan oleh siapapun termasuk oleh pemerintah daerah,” katanya.

Namun, Ridwan tak menyinggung apakah pejabat daerah yang dimaksud adalah Walikota Depok, Mohammad Idris Abdul Somad. Sebab sebelumya, dalam konferensi pers, Idris menyebutkan alamat pasien positif corona.

Mantan Walikota Bandung ini meminta masyarakat yang mau mengetahui informasi terkait corona bisa mencari di tim informasi dan koordinasi Covid 19 di masing-masing wilayah. Selain itu, ia mengimbau masyarakat tidak langsung menyebar informasi tentang corona sebelum diketahui kebenarannya.

“Jangan sebarkan hoaks katanya sembuh oleh anu, anu, sebelum ada pengumuman dari pemerintah secara resmi. Jangan terlalu percaya yang penting sekarang (penangkal) terkuat fisik saja karena imunitas itu paling baik dalam melawan virus apapun termasuk virus covid 19,” terangnya.