Paripurna DPRD Kota Depok Sepakati KUA-PPAS 2019 Rp 3,29 Triliun

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD Kota Depok,  tahun 2019 dan persetujuan DPRD Kota Depok terhadap perubahan atas keputusan DPRD kota Depok nomor 15 tahun 2017 tentang penetapan program pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2018, diruang sidang DPRD Kota Depok.

Dalam rapat yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dan  dihadiri para wakil ketua serta anggota DPRD, disepakati bahwa besaran rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 adalah Rp 3,29 triliun.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, pihaknya bersama DPRD Depok sepakat besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2019 Rp 3,29 triliun atau naik 14,68 persen dari anggaran sebelumnya. Kenaikan tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan antara lain janji kepala daerah, pokok pikiran DPRD dan biaya rencana kerja lainnya.

“Dalam KUA-PPAS 2019 juga sudah mengalokasikan 24 persen untuk pendidikan, dimana telah melebihi syarat yaitu sebesar 20 persen. Begitu pula dengan kesehatan yang mencapai 13 persen lebih tinggi dari syarat yaitu 10 persen,” jelasnya, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok di ruang sidang paripurna Paripurna, Jumat (03/08).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menuturkan, rancangan KUA PPAS merupakan dasar DPRD dan pemerintah untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebab, semua itu harus sesuai dengan panduan KUA-PPAS.

“KUA-PPAS ini adalah kebijakan secara umum yang akan menjadi pembahasan Pemkot dan DPRD Depok. Maka, semua dicek harus sama dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena itu adalah turunan dari Janji Wali Kota Depok. Kemudian setelah itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya RKPD yang ada dalam KUA-PPAS dan masuk dalam RAPBD,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, terkait peningkatan APBD Depok yang direncanakan mencapai Rp 3,29 triliun, pihaknya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya dengan mengoptimalkan potensi pajak melalui penginventarisiran wajib pajak di Kota Depok, serta peningkatan potensi pendapatan pajak dari sektor lainnya.

“Caranya bisa dengan mewajibkan Wajib Pajak (WP) yang bekerja di Depok mendaftarakan NPWP di Depok. Hal itu dilakukan agar pendapatan kita semakin meningkat,” pungkasnya.