CILODONG,suaradepok.com – Akibat pandemi Covid 19 yang cukup tinggi membuat Pemerintah Kota Depok membatasi ruang gerak masyarakat dan kinerja Aparatur Negeri Sipil (ASN). Tentunya, hal itu akan berdampak pada perekonomian di kota berikon belimbing itu.

Sejak pertengahan Maret 2020, pembatasan jam kerja ASN dan diberhentikan sementara kegiatan belajar mengajar. Tentunya dengan adanya pembatasan jam kerja ASN itu sangat berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Selain itu, kejadian ini bisa berdampak membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di 2020 ini. Untuk 2019, Silpa Kota Depok mencapai Rp 615 miliar dari anggaran belanja daerah (APBD) sebesar Rp 3,2 triliun.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menyebutkan, Silpa bisa disebabkan tiga faktor, yaitu buruknya perencanaan, kapasitas pelaksanaannya tidak optimal, kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung pada pelaksanaan itu.

“Misalnya kebijakannya terkait infrastruktur, tetapi dia beralih kepada yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Jika Silpa di dapat dari hasil belanja tidak langsung, seperti untuk kebutuhan pegawai itu bagus. Tetapi sebaliknya, jika di dapat dari biaya pembangunan dan biaya publik, itu sangat merugikan.

“Untuk itu perlu adanya evaluasi, teguran serta perbaikan kinerja, dan pergeseran anggaran yang tidak pas untuk Kota Depok. Sudah bertahun-tahun selalu di atas Rp 500 miliar,” tandasnya.

Hal itu diamini sejumlah pegiat jasa kontruksi di Kota Depok. Menurut Bachtiar, dengan molornya jadwal kegiatan pekerjaan infrastruktur akan semakin menambah tinggi Silpa Depok.

“Sudah bisa dipastikan banyak pekerjaan infrastruktur yang batal dikerjakan karena tidak cukupnya waktu,” papar Bachtiar.

Ditambahkan dia, bahwa sebenarnya dinas terkait sudah sangat siap untuk menggelar semua pekerjaan itu, namun masih menunggu keputusan Walikota Depok untuk pelaksanannya.

“Setiap kali kami datang ke dinas untuk menanyakan kapan digelarnya kegiatan pekerjaan, mereka (dinas) selalu bilang nunggu keputusan walikota, kalau kita (dinas) mah sudah siap,” ujarnya.

Fakta dan Data Silpa Depok :

2013 :

– APBD Rp 1,8 Triliun

– Silpa Rp 587 Miliar

2014 :

– APBD Rp 2 Triliun

– Silpa Rp 756 Miliar

2015 :

– APBD Rp 3,2 Triliun

– Silpa Rp 1,05 Triliun

2016 :

– APBD Rp 2,8 Triliun

– Silpa Rp 600 Miliar

2017 :

– APBD Rp 2,7 Triliun

– Silpa Rp 545 miliar

2018 :

– APBD Rp 2,8 Triliun

– Silpa Rp 765 Miliar

2019 :

– APBD Rp 3,2 Triliun

– Silpa Rp 615.471.000.000