CILODONG,suaradepok.com – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mendukung langkah pemerintah pusat yang berencana mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia.

“Belum ada kabar resminya, tapi jika memang benar begitu, saya mendukung kebijakan itu,” ujar Pradi, Kamis (2/4/2020).

Ditambahkan dia, memang penanganan Covid 19 ini tidak bisa berjalan masing-masing. Sehingga ada keseragaman dalam penanganannya di setiap daerah. “Pemerintah pusatlah yang harus mengambil keputusan guna menangani hal ini,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam penanganan Covid 19 ini, Depok telah menggelontork dana
Rp 20 miliar dari dana Belanja Tak Terduga (BTT). Namun hanya tiga perempatnya dari anggaran BTT yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Depok.

Selain itu, Pemkot Depok juga akan menggelontorkan dana guna membayar insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid 19, sejumlah Rp 21 miliar. Dana ini diambil dari dana insentif daerah dan dana SILPA serta PAD yg diprediksi tidak dapat dilaksanakan.

Jika memang terwujud rencana pengalokasian anggaran Pilkada untuk penanganan Corona berarti akan ditambah lagi Rp 60,3 miliar. Total biaya penanganan Covid 19 di Depok mencapai Rp 100 miliar.

Sementara itu, melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang terus meningkat, Kementrian Dalam Negeri, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020, dan mengalokasikan anggaran Pilkada bagi wilayah yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu untuk penanganan Covid 19.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Depok, M Taufik mengimbau agar penggunaan anggaran Covid 19 tepat sasaran. “Harus jelas penggunaan anggaran itu,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, jika memang anggaran Pilkada dialokasikan untuk penanganan Covid 19, Pemkot harus membuat rancangan kerjanya. “Semua unsur harus duduk bareng guna menyelsaikan permasalahan corona di Depok ini,” paparnya.