Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Sudah di SP 3, Satpol PP Depok “Cincai” Ruko Bermasalah di Km. 38 Tapos ?

Sudah di SP 3, Satpol PP Depok “Cincai” Ruko Bermasalah di Km. 38 Tapos ?
Bangunan ruko tampak dari belakang



TAPOS, suaradepok.com – Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok untuk segera melakukan penyegelan terhadap sembilan unit bangunan rumah toko (ruko) di Km 38, jalan raya Bogor Tapos, Depok.

Pasalnya, bangunan ruko yang telah berdiri sejak 2015/2016 silam tersebut, hingga saat ini diketahui tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan jelas-jelas telah menyalahi peraturan yang berlaku di Kota Depok.

Baca Juga : Belum Kantongi Ijin, Ruko di Depan Hotel Uli Artha “Bodong”

Selain telah menyalahi aturan terkait Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Bangunan dan tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena dibangun di bantaran kali, ternyata ruko milik Tugino Eto Susanto itu juga tidak membayar retribusi IMB ke Pemerintah Kota Depok.

“Satpol PP harus bertindak tegas dong. Jangan plin-plan. Kalau memang bangunan ruko itu sudah di SP 3, seharusnya dibongkar atau setidaknya di segel sampai dengan proses perijinannya selesai diurus. Jika dibiarkan seperti saat ini, maka wajar jika kemudian masyarakat mengira ada “cincai” dengan pemilik bangunan bermasalah tersebut”, tegas Ivan, anggota LSM Toba Indo yang mewakili beberapa LSM saat dikonfirmasi suaradepok.com.

Baca Juga : Bongkar Ruko “Bodong” di Km 38, Satpol PP Segera Koordinasi ke Dinas PMPTSP

Dihubungi terpisah, Oting selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membenarkan ihwal belum adanya perijinan yang dimiliki oleh pemilik bangunan ruko di km 38 Tapos tersebut.

“Sementara ini belum ada izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP”, ujar Oting melalui pesan singkat yang dikirim melalui telepon selulernya.

Lebih jauh Oting mengatakan, kewenangan terkait keberadaan bangunan ruko “bodong” tersebut ada di Satpol PP, bukan di Dinas PMPTSP.

“Kan Pol PP sudah melayangkan sampai SP. 3, maka kelanjutannya kewenangan Pol PP lah, bukan DPMPTSP lagi. Yang saya dengar dia mau ngurus perizinannya yang disampaikan ke pejabat Pol PP”, papar Oting.

Baca Juga : Satpol PP Depok “Melempem” Tangani Bangunan Bermasalah

Kasi Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) Satpol PP Kota Depok, Taifiqurakhman yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan bahwa utusan dari pemilik bangunan ruko bodong di KM 38 tersebut datang dan meminta bantuan untuk pengurusan ijin bangunan yang jelas-jelas telah melanggar banyak aturan tersebut.

Baca Juga : Ruko Bermasalah di Depan Hotel Uli Artha Digunakan untuk Usaha Ilegal

Namun dengan dalih sebagai pelayan masyarakat, Topik (sapaan akrab Taufiqurakhman), mengatakan bahwa dirinya tetap harus memberikan pelayanan kepada pemilik ruko, meski ia tau bahwa bangunan tersebut jelas-jelas melanggar aturan yang berlaku.

“Sebagai pelayan masyarakat, saya tetap harus memberikan pelayanan”, jawab Topik melalui telepon selulernya.

Baca Juga : Ini Jawaban Kadis PUPR Soal Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha !

Sayangnya, hingga berita ini dimuat, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin belum bisa dimintai komentar terkait tindak lanjut terhadap bangunan ruko yang telah mendapat SP 3 dari instansi yang dipimpinnya tersebut. (fer)

Surat Teguran ke 3 yang dilayangkan Satpol PP kepada pemilik ruko di Km. 38 Tapos



Tags: , , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan