Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha Terancam Dibongkar

Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha Terancam Dibongkar
Ruko tampak dari belakang



TAPOS, suaradepok.com – Bangunan 9 unit Rumah Toko (Ruko) yang berada di Jalan Raya Bogor Km. 38 Tapos nampaknya bakal segera dibongkar.

Pasalnya, bangunan ruko milik Tugino Eto Susanto (TES) yang berada di seberang Hotel Uli Artha tersebut diduga kuat tidak mengantongi perijinan lengkap terkait pendirian (fisik) bangunannya.

Berdasarkan informasi yang diterima www.suaradepok.com, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok telah melayangkan Surat Teguran sebanyak dua kali untuk pemilik bangunan ruko “bodong” tersebut.

“Ya, kami sudah kirimkan surat teguran ke dua kepada pemilik bangunan ruko”, ujar Kasi Dalops Satpol PP, Agus, Jumat (07/07/2017).

Surat Teguran I (Pertama), lanjut Agus, telah dilayangkan dengan nomor surat : 005/641-Trantib, tertanggal 18 Mei 2017.

“Sementara untuk Surat Teguran II (Ke dua) juga sudah dikirimkan untuk pemilik bangunan ruko dengan nomor surat : 005/776-Trantib, tertanggal 22 Juni 2017”, jelas Agus.

Baca Juga : Belum Kantongi Ijin, Ruko di Depan Hotel Uli Artha “Bodong”

Seperti telah diberitakan sebelumnya, mantan Kabid Wasdal Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Citra Indah Yulianty mengatakan bahwa permasalahan ruko sebagaimana dimaksud diatas, sebenarnya sudah lama ditanganinya.

Menurut Citra, saat dirinya masih menjabat Kabid Wasdal di Distarkim (kala itu), bangunan ruko milik Tugino Eto Susanto tersebut memang pernah mengajukan proses perijinan. Namun hanya beberapa unit saja yang disetujui. Sisanya ditolak karena melanggar aturan.

“Dulu ada beberapa bangunan, tetapi yang kita ACC hanya yang sesuai siteplan dan tidak melanggar garis sempadan sungai (GSS). Sisanya tidak di setujui”, beber Citra.

Baca Juga : Pemilik Ruko Bermasalah di Depan Hotel Uli Artha Mangkir dari Panggilan

Informasi lain yang berhasil dihimpun www.suaradepok.com menyebutkan bahwa meskipun pemilik bangunan ruko diduga tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Depok, namun si pemilik diketahui menyewakan bangunan ruko tersebut dengan biaya yang bervariasi, yakni antara Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta pertahun-nya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) Kota Depok, Manto yang dikonfirmasi www.suaradepok.com membenarkan bahwa bangunan ruko milik TES itu menyalahi aturan.

Dikatakan Manto, yang diperbolehkan berdiri (dibangun) di atas Sempadan kali (sungai) antara lain taman, sarana pengairan, kabel listrik dan PDAM.

Sedangkan bangunan komersil dan bangunan rumah tinggal tidak diperbolehkan dibangun di atas sempadan sungai.

“Iya, tidak boleh itu. Saya yakin soal bangunan ruko itu, Pemkot tidak dapat mengeluarkan IMB-nya krn melanggar GSS dan GSB”, tegas Manto, Senin (15/05/2017).

Diungkapkan Manto, pihak pemilik memang pernah meminta rekomendasi dari Dinas PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta bukti rekomendasi dari Dinas PUPR. Namun Manto membantah bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada si pemohon (pemilik bangunan ruko / tanah, red).

“Tidak ada itu (Ijin / rekomendasi, red). Memang waktu itu, sekitar akhir tahun 2016, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat di BPN, si pemilik tanah / bangunan harus mendapat rekomendasi dulu dari Dinas PUPR. Tetapi yang jelas, Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan rekomendasi itu”, tegas Manto. (Ferry)



Tags: , , , , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan