Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Janji Sikat Bangunan “Bodong”, Wakil Walikota Depok Jangan Omdo

Janji Sikat Bangunan “Bodong”, Wakil Walikota Depok Jangan Omdo
Bangunan ruko tampak dari belakang



Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna

BALAIKOTA, suaradepok.com – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang pernah berjanji akan menyikat bangunan-bangunan tak berijin (Bodong, red) di Kota Depok, nampaknya hanya omong kosong belaka.

Buktinya, sampai saat ini masih banyak bangunan-bangunan bermasalah yang “bebas” berdiri meski belum memiliki ijin yang resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Baca juga : Puluhan Ruko “Bermasalah” di Depan Hotel Uli Artha Disoal, Pradi : Saya Akan Sikat !!!

Salah satunya, sembilan unit bangunan rumah toko (ruko) di depan hotel Uli Artha di jalan Raya Bogor, km. 38 yang jelas-jelas menyalahi Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS).

Seperti telah diberitakan sebelumnya, ruko-ruko “bodong” milik seseorang berinisial TES itu secara tidak langsung telah diamini oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Tinte Rosmiati.

Tinte juga mengungkapkan bahwa TES yang sempat mangkir pada saat pemanggilan pertama, akhirnya datang memenuhi panggilan Dinas PMPTSP terkait klarifikasi kepemilikan ijin dari bangunan sembilan unit ruko miliknya tersebut.

“Pemilik ruko sudah datang. Dari informasi yang kami dapat, beberapa ruko tersebut sudah ada ijinnya”, ujar Tinte tanpa memamparkan ruko mana yang sudah berijin dan mana yang belum mengantongi ijin.

Lebih jauh Tinte mengatakan, meskipun si pemilik ruko mengaku akan mengurus ijin bangunan rukonya, namun pihak DPMPTSP akan tetap meminta legalitas terkait status lahan / tanah di lokasi ruko yang sampai saat ini masih dipertanyakan tersebut.

“Perijinan ruko itu sempat terhenti beberapa lama karena ada sedikit masalah terkait status tanahnya”, ungkap Tinte.

STATUS LAHAN DIPERTANYAKAN

Informasi lain yang didapat dari mantan Kabid Wasdal Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Citra Indah Yulianty, permasalahan ruko sebagaimana dimaksud diatas, sebenarnya sudah lama ditanganinya.

Menurut Citra, saat dirinya masih menjabat Kabid Wasdal di Distarkim (kala itu, red), bangunan ruko milik TES tersebut memang pernah mengajukan proses perijinan.

Namun dari sekian banyak unit yang akan diurus perijinannya, hanya beberapa unit saja yang disetujui. Sisanya ditolak karena melanggar aturan.

“Dulu ada beberapa bangunan, tetapi yang kita ACC hanya yang sesuai siteplan dan tidak melanggar garis sempadan. Sisanya tidak di setujui”, beber Citra.

Terpisah, mantan pengawas lapangan bidang Wasdal di Distarkim yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa bangunan ruko milik TES itu sebenarnya sudah pernah dihentikan pembangunannya karena tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Depok.

Bahkan sumber mengungkapkan, sekitar tahun 2015 / 2016 silam, dirinya pernah mengirimkan Surat Peringatan ke dua (SP 2) untuk pemilik bangunan ruko tersebut.

“Dulu waktu saya jadi pengawas, saya pernah kirim SP 2 untuk bangunan ruko itu kok. Masa sekarang malah jadi SP 1 ?”, ujar sumber dengan nada bingung.

PENEGAKAN ATURAN LEMAH

Sembilan unit ruko yang disinyalir belum mengantongi ijin tersebut hingga saat ini terus mendapat sorotan media.

Bagaimana tidak. Bangunan ruko yang jelas-jelas menyalahi aturan kenapa bisa sampai lolos dari pantauan dan “bebas” berdiri tanpa adanya tindakan tegas dari aparat terkait di Pemkot Depok.

Lihat saja di bagian belakangnya. Meski bangunan ruko itu jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait Garis Sempadan Sungai (GSS), tetapi aparat Penegak Peraturan Daerah (Perda) yang dalam hal ini Satpol PP tetap belum ada tindakan tegas.

Parahnya lagi. Bangunan ruko “bodong” yang diduga tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Depok itu bisa aman dan leluasa disewakan oleh si pemilik untuk usaha “Ilegal”, seperti karaoke dan menjual minuman keras.

Informasi yang dihimpun www.suaradepok.com menyebutkan, biaya sewa unit ruko “bodong” itu bervariasi, antar Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta pertahun-nya.

Baca juga :  9 Ruko di Depan Hotel Uli Artha Disoal : DPMPTSP “Melempem”, Satpol PP bak “Macan” Ompong

Jika dilihat dari potensi pemasukan uang sewa ruko dengan tindakan aparatur Pemkot Depok yang terkesan “tutup mata”, maka wajar saja jika kemudian masyarakat mulai berpikir bahwa ada indikasi cincai (kongkalikong) antara si pemilik ruko dengan oknum aparat terkait yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP. Benarkah ? (Fer)

Bangunan Ruko tampak dari depan



Tags: , , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan