Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Ini Jawaban Kadis PUPR Soal Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha !

Ini Jawaban Kadis PUPR Soal Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha !
Bangunan ruko tampak dari belakang



CIMANGGIS, suaradepok.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok nampaknya tidak serius dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan-bangunan yang diduga menyalahi aturan yang berlaku.

Buktinya, bangunan rumah toko (ruko) di depan Hotel Uli Artha, Jl. Raya Bogor Km. 38 Kecamatan Tapos yang belakangan ini kerap disorot media, hingga saat ini tidak segera diberikan sanksi tegas.

Padahal jelas-jelas bangunan ruko yang diduga tidak mengantongi ijin lengkap tersebut menyalahi aturan terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) karena berdiri (dibangun) di bibir sungai Kali Baru, Jalan Raya Bogor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) Kota Depok, Manto yang dikonfirmasi suaradepok.com membenarkan bahwa bangunan ruko milik seseorang berinisial TES itu telah menyalahi aturan.

Dikatakan Manto, yang diperbolehkan berdiri / dibangun di atas Sempadan kali (sungai) antara lain taman, sarana pengairan, kabel listrik dan PDAM.

Sedangkan bangunan komersil dan bangunan rumah tinggal tidak diperbolehkan dibangun di atas sempadan sungai.

“Iya, tidak boleh itu. Saya yakin soal bangunan ruko itu, Pemkot tidak dapat mengeluarkan IMB-nya krn melanggar GSS dan GSB”, tegas Manto, Senin (15/05/2017).

Diungkapkan Manto, pihak pemilik memang pernah meminta rekomendasi dari Dinas PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta bukti rekomendasi dari Dinas PUPR. Namun Manto membantah bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada si pemohon (pemilik bangunan ruko / tanah, red).

“Tidak ada itu (Ijin / rekomendasi, red). Memang waktu itu, sekitar akhir tahun 2016, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat di BPN, si pemilik tanah / bangunan harus mendapat rekomendasi dulu dari Dinas PUPR. Tetapi yang jelas, Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan rekomendasi itu”, tegas Manto.

SURAT PERINGATAN (SP) TUMPANG TINDIH

Seperti telah diberitakan sebelumnya, mantan pengawas lapangan bidang Wasdal di Distarkim yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa bangunan ruko milik TES itu sebenarnya sudah pernah dihentikan pembangunannya karena tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Depok.

Bahkan, sumber mengungkapkan bahwa sekitar tahun 2015 / 2016 silam, dirinya pernah mengirimkan Surat Peringatan ke dua (SP 2) untuk pemilik bangunan ruko tersebut.

“Dulu waktu saya jadi pengawas di Distarkim, saya pernah mengirim SP 2 untuk bangunan ruko itu kok. Masa sekarang DPMPTSP malah mengeluarkan SP 1 ?”, ujar sumber dengan nada bingung.

DINAS PMPTSP ” MENGHINDAR” ?

Sayangnya, sejak berita terkait ruko ” bodong” tersebut gencar diberitakan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Yulistiani Mochtar terkesan enggan di konfirmasi.

Wartawan pun diarahkan untuk mengkonfirmasikan permasalahan terkait ruko “bodong” itu ke Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan di DPMPTSP Kota Depok, Tinte Rosmiati.

Sayangnya, Tinte pun terkesan enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan. Hingga berita ini di muat, Tinte tak juga menjawab pertanyaan yang dikirimkan ke telepon selulernya.

Sebagai informasi, sembilan unit ruko yang disinyalir belum mengantongi ijin tersebut hingga saat ini terus mendapat sorotan media.

Bagaimana tidak. Bangunan ruko yang jelas-jelas menyalahi aturan kenapa bisa sampai lolos dari pantauan dan “bebas” berdiri tanpa adanya tindakan tegas dari aparat terkait di Pemkot Depok.

Lihat saja di bagian belakangnya. Meski bangunan ruko itu jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait Garis Sempadan Sungai (GSS) dan GSB, tetapi hingga kini tidak ada tindakan tegas.

Parahnya lagi. Bangunan ruko “bodong” yang diduga tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Depok itu bisa aman dan leluasa disewakan oleh si pemilik untuk usaha “Ilegal”, seperti karaoke dan menjual minuman keras.

Informasi yang dihimpun www.suaradepok.com menyebutkan, biaya sewa unit ruko “bodong” itu bervariasi, antar Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta pertahun-nya.

Jika dilihat dari potensi pemasukan uang sewa ruko dengan tindakan aparatur Pemkot Depok yang terkesan “tutup mata”, maka wajar saja jika kemudian masyarakat mulai berpikir bahwa ada indikasi cincai (kongkalikong) antara si pemilik ruko dengan oknum aparat terkait yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP. Benarkah ? (Fer)

Bangunan Ruko tampak dari depan



Tags: , , , , , ,

One Response

  1. Aji16 Mei 2017 at 15:22Reply

    Kinerja aparat Pemkot Depok Lemah…

Tinggalkan Balasan