Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

“Dipelototin” Wartawan, Ruko “Bodong” di Km 38 Segera di SP 3

“Dipelototin” Wartawan, Ruko “Bodong” di Km 38 Segera di SP 3
Bangunan ruko tampak dari belakang



TAPOS, suaradepok.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok akan segera melayangkan Surat Teguran ke III terkait keberadaan bangunan rumah toko (ruko) bermasalah di jalan raya Bogor km. 38 Tapos, tepatnya di seberang hotel Uli Artha.

Kepastian ihwal terkait pengiriman surat teguran ke III untuk pemilik ruko yang di duga tidak mengantongi perijinan lengkap tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (DalOps) Satpol PP, Diki Erwin.

“Betul. Tempo hari kita menunggu reaksi dari OPD terkait dan pemilik Ruko. Kita akan segera layangkan surat teguran ke-3”, ujar Diki, Selasa (18/7/2017).

Dikatakan Diki, keterlambatan pengiriman surat teguran ke tiga karena bersamaan dengan cuti bersama dan lebaran. Jadi dalam waktu dekat surat teguran akan segera dikirim ke pemilik bangunan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, bangunan ruko milik Tugino Eto Susanto (TES) yang berada di seberang Hotel Uli Artha tersebut diduga kuat tidak mengantongi perijinan lengkap terkait pendirian (fisik) bangunannya.

Berdasarkan informasi yang diterima www.suaradepok.com, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok telah melayangkan Surat Teguran sebanyak dua kali untuk pemilik bangunan ruko “bodong” tersebut.

“Ya, kami sudah kirimkan surat teguran ke dua kepada pemilik bangunan ruko”, ujar Kasi Dalops Satpol PP, Agus, Jumat (07/07/2017).

Surat Teguran I (Pertama), lanjut Agus, telah dilayangkan dengan nomor surat : 005/641-Trantib, tertanggal 18 Mei 2017.

“Sementara untuk Surat Teguran II (Ke dua) juga sudah dikirimkan untuk pemilik bangunan ruko dengan nomor surat : 005/776-Trantib, tertanggal 22 Juni 2017”, jelas Agus.

Informasi lain yang berhasil dihimpun www.suaradepok.com, meskipun pemilik bangunan ruko diduga tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Depok, namun si pemilik diketahui menyewakan bangunan ruko tersebut dengan biaya yang bervariasi, yakni antara Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta pertahun-nya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) Kota Depok, Manto yang dikonfirmasi www.suaradepok.com membenarkan bahwa bangunan ruko milik TES itu menyalahi aturan.

Dikatakan Manto, yang diperbolehkan berdiri (dibangun) di atas Sempadan kali (sungai) antara lain taman, sarana pengairan, kabel listrik dan PDAM.

Sedangkan bangunan komersil dan bangunan rumah tinggal tidak diperbolehkan dibangun di atas sempadan sungai.

“Iya, tidak boleh itu. Saya yakin soal bangunan ruko itu, Pemkot tidak dapat mengeluarkan IMB-nya krn melanggar GSS dan GSB”, tegas Manto, Senin (15/05/2017).

Diungkapkan Manto, pihak pemilik memang pernah meminta rekomendasi dari Dinas PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta bukti rekomendasi dari Dinas PUPR. Namun Manto membantah bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada si pemohon (pemilik bangunan ruko / tanah, red).

“Tidak ada itu (Ijin / rekomendasi, red). Memang waktu itu, sekitar akhir tahun 2016, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat di BPN, si pemilik tanah / bangunan harus mendapat rekomendasi dulu dari Dinas PUPR. Tetapi yang jelas, Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan rekomendasi itu”, tegas Manto. (Ferry)



Tags: , , , , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan