Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Bongkar Ruko “Bodong” di Km 38, Satpol PP Segera Koordinasi ke Dinas PMPTSP

Bongkar Ruko “Bodong” di Km 38, Satpol PP Segera Koordinasi ke Dinas PMPTSP
Ruko tampak dari belakang



TAPOS, suaradepok.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok akhirnya mengeluarkan Surat Teguran ke-3 kepada pemilk bangunan sembilan unit Rumah Toko (Ruko) tak berijin di jalan raya bogor km 38 Tapos.

Berdasarkan informasi yang diterima www.suaradepok.com, surat teguran dengan nomor 005/831-Trantib tertanggal 18 Juli 2017 tersebut, dilayangkan ke Tugino Eto Susanto selaku pemilik ruko karena tidak mengindahkan peringatan sebelumnya.

“Ya surat sudah dilayangkan. Namun untuk pembongkaran perlu proses dan kalau sudah ada ijinnya, kewenangan DPMPTSP”, ujar Kabid DalOps Satpol PP, Diki Erwin, Selasa (1/7/2017).

Baca Juga : Ruko “Bodong” di Depan Hotel Uli Artha Terancam Dibongkar

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) Kota Depok, Manto membenarkan bahwa bangunan ruko yang berada di seberang Hotel Uli Artha itu telah menyalahi aturan terkait perijinannya.

Dikatakan Manto, yang diperbolehkan berdiri / dibangun di atas Sempadan kali (sungai) antara lain taman, sarana pengairan, kabel listrik dan PDAM.

Sedangkan bangunan komersil dan bangunan rumah tinggal tidak diperbolehkan dibangun di atas sempadan sungai.

“Iya, tidak boleh itu. Saya yakin soal bangunan ruko itu, Pemkot tidak dapat mengeluarkan IMB-nya krn melanggar GSS dan GSB”, tegas Manto, Senin (15/05/2017).

Diungkapkan Manto, pihak pemilik ruko memang pernah meminta rekomendasi dari Dinas PUPR. Alasannya, saat akan membuat sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok meminta bukti rekomendasi dari Dinas PUPR. Namun Manto membantah bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada si pemohon (pemilik bangunan ruko / tanah, red).

“Tidak ada itu (Ijin / rekomendasi, red). Memang waktu itu, sekitar akhir tahun 2016, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke PUPR. Tetapi yang jelas, sampai saat ini kami tidak pernah memberikan rekomendasi itu”, tegas Manto. (fer)



Tags: , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan