Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Belum Kantongi Ijin, Ruko di Depan Hotel Uli Artha “Bodong”

Belum Kantongi Ijin, Ruko di Depan Hotel Uli Artha “Bodong”
Bangunan ruko tampak dari belakang



TAPOS, suaradepok.com – Dugaan pelanggaran ijin bangunan sembilan unit rumah toko (ruko) yang berlokasi di seberang hotel Uli Artha, Jl. Raya Bogor km. 38 Tapos sedikit demi sedikit mulai terbuka.

Sorotan media yang menduga bahwa ruko-ruko milik seseorang berinisial TES itu “bodong” secara tidak langsung telah diamini oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Tinte Rosmiati.

Kepada wartawan, Tinte mengungkapkan bahwa TES, selaku pemilik sembilan unit ruko yang sempat mangkir pada pemanggilan pertama, akhirnya datang memenuhi panggilan Dinas PMPTSP.

“Pemilik ruko sudah datang. Dari informasi yang kami dapat, beberapa ruko tersebut sudah ada ijinnya”, ujar Tinte tanpa memamparkan ruko mana yang sudah berijin dan mana yang belum mengantongi ijin.

Lebih jauh Tinte mengatakan, meskipun si pemilik ruko mengaku akan mengurus ijin bangunannya, namun pihaknya (DPMPTSP, red) akan tetap meminta ketetapan status lahan / tanah di lokasi ruko tersebut.

“Perijinan ruko itu sempat terhenti beberapa lama karena ada sedikit masalah terkait status tanahnya”, ungkap Tinte.

Dikonfirmasi secara terpisah, mantan Kabid Wasdal Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Citra Indah Yulianty mengatakan bahwa permasalahan ruko sebagaimana dimaksud diatas, sebenarnya sudah lama ditanganinya.

Menurut Citra, saat dirinya masih menjabat Kabid Wasdal di Distarkim (kala itu), bangunan ruko milik TES tersebut memang pernah mengajukan proses perijinan.

Namun dari sekian banyak unit yang akan diurus perijinannya, hanya beberapa unit saja yang disetujui. Sisanya ditolak karena melanggar aturan.

“Dulu ada beberapa bangunan, tetapi yang kita ACC hanya yang sesuai siteplan dan tidak melanggar garis sempadan sungai (GSS). Sisanya tidak di setujui”, beber Citra.

Seingat saya, lanjut Citra, bangunan yang sudah di ACC tinggal bayar retribusinya saja. Infonya, dulu yang ngurus ijin pengacaranya. Terakhir sy cek (Saat menjabat Kabid Wasdal), retribusinya belum di bayar. Tapi gak tau kalau sekarang ya”, pungkas Citra.

Sementara itu, mantan pengawas lapangan bidang Wasdal di Distarkim yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bangunan ruko milik TES itu sebenarnya sudah pernah dihentikan pembangunannya karena tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Depok.

Bahkan sumber mengungkapkan, sekitar tahun 2015 / 2016 silam, dirinya pernah mengirimkan Surat Peringatan ke dua (SP 2) untuk pemilik bangunan ruko tersebut.

“Dulu waktu saya jadi pengawas, saya pernah kirim SP 2 untuk bangunan ruko itu kok. Masa sekarang malah jadi SP 1 ?”, ujar sumber dengan nada bingung.

Saya, lanjut sumber, tahu betul kalau bangunan itu bermasalah. Pernah ada juga yang mau minta tolong sama saya supaya saya tutup mata soal itu. “Tentu saja saya gak mau. Jelas-jelas tanahnya masih bermasalah kok”, papar sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, 9 unit ruko yang disinyalir belum mengantongi ijin tersebut hingga saat ini terlihat bebas berdiri tanpa adanya tindakan tegas dari aparat terkait di Pemkot Depok.

Lihat saja di bagian belakangnya. Meski bangunan ruko itu jelas-jelas melanggar aturan terkait Garis Sempadan Sungai (GSS), tetapi aparat Penegak Peraturan Daerah (Perda) yang dalam hal ini Satpol PP tetap belum ada tindakan tegas.

Parahnya lagi. Bangunan ruko “bodong” yang diduga tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Depok itu bisa aman dan leluasa disewakan oleh si pemilik untuk usaha “Ilegal”, seperti karaoke dan menjual minuman keras.

Informasi yang dihimpun www.suaradepok.com menyebutkan, biaya sewa unit ruko “bodong” itu bervariasi, antar Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta pertahun-nya.

Jika dilihat dari potensi pemasukan uang sewa ruko dengan tindakan aparatur Pemkot Depok yang terkesan “tutup mata”, maka wajar saja jika kemudian masyarakat mulai berpikir bahwa ada indikasi cincai antara si pemilik ruko dengan oknum aparat terkait. Benarkah? (Fer)



Tags: , , , , , , ,

No Responses

Tinggalkan Balasan