Awas ! Proyek Belum Dikerjakan, Dokumen Penagihan Sudah Ditandatangani

SUKMAJAYA, suaradepok.com – Jelang akhir tahun anggaran 2017, sejumlah aktivis mensinyalir adanya dugaan kecurangan terkait tanda tangan dokumen penagihan yang akan dilakukan oleh oknum kontraktor dan Dinas pemberi pekerjaan, yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.

Bagaimana tidak. Menjelang tutup tahun anggaran 2017, para rekanan (kontraktor) yang mendapatkan pekerjaan seharusnya sudah merampungkan pekerjaannya hingga 25 Desember 2017.

Namun kenyataannya, hingga Jumat (29/12/2017) dini hari, masih didapati pekerjaan yang bahkan belum dikerjakan sehingga membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek pun marah.

Salah satunya adalah pekerjaan pemasangan uditch di jalan Maengket 3 Sukmajaya Depok.

Dari pantauan suaradepok.com, meski lokasi pemasangan uditch terlihat sudah digali, namun hingga Jumat dini hari, uditch belum juga dipasang.

Tak hanya itu, galian tanah dilokasi proyek yang tidak memasang papan nama perusahaan tersebut juga terlihat berserakan sehingga mengganggu aktivitas para pengguna jalan.

“Ini kontraktornya konyol. Udah tanggal segini pekerjaannya belum selesai juga. Pekerjaannya pun terlihat asal-asalan. Dinas PUPR harus memberikan teguran kepada kontraktor pelaksananya nih. Pokoknya gak jelas”, ketus Imam, salah seorang warga yang ditemui dilokasi pekerjaan.

Sementara itu Ivan, aktivis LSM Jamak (Jaringan Masyarakat Anti Korupsi) menduga adanya upaya kongkalikong terkait penandatanganan dokumen penagihan pekerjaan antara pihak rekanan dengan oknum-oknum dinas pemberi pekerjaan.

“Saya curiga ada upaya kongkalikong antara oknum dinas dengan pihak rekanan terkait penandatanganan dokumen penagihan. Jangan-jangan proyeknya belum dikerjakan tetapi dokumen penagihannya sudah ditandatangani agar proses pencairan tidak terhambat”, duga Ivan, Jumat (29/12/2017).

Dugaan Ivan pun diperkuat dengan adanya pemberitahuan dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok yang meminta kepada seluruh bendahara dinas, badan, lembaga dan OPD lainnya untuk menyerahkan seluruh SPP-SPM selambat-lambatnya hari Jumat (29/12/2017), pukul 14.30 wib.

“Dari sini terlihat adanya celah dugaan kongkalikong tersebut. Masa kerjaan belum dilaksanakan tetapi dokumen penagihan sudah dibuat. Lalu dasar untuk tandatangan dokumennya apa ?. Ini kan jelas salah”, pungkas Ivan.

Senada dengan itu, Ketua LSM Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang), Cahyo Putranto mengingatkan agar dinas yang mempunyai kegiatan fisik dipenghujung tahun anggaran 2017 tidak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan fiktif.

Dikatakan Cahyo, BAST 100 persen akan sengaja dibuat (Sebelum tanggal 31 Desember 2017) meskipun pekerjaan dilapangan belum rampung sepenuhnya.

“Meskipun nantinya anggaran itu ditahan dan tidak bisa dicairkan sebelum pihak rekanan mengantongi surat keterangan dari Dinas bahwa pekerjaannya sudah diselesaikan, namun hal itu sudah masuk ke dalam ranah pidana, yakni pemalsuan dokumen yang menyebabkan negara membayar tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan”, ungkap Cahyo.

Dalam praktek nakal ini, lanjutnya, pihak rekanan biasanya diminta untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sehingga bisa tetap melanjutkan pekerjaannya melewati tahun anggaran.

Sayangnya, hingga berita ini dibuat, belum ada satupun pejabat Dinas PUPR Kota Depok yang enggan memberikan komentar terkait hal ini. (red)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *