Suara Depok

Barometer Informasi Kota Depok

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

9 Ruko di Depan Hotel Uli Artha Disoal : DPMPTSP “Melempem”, Satpol PP bak “Macan” Ompong

9 Ruko di Depan Hotel Uli Artha Disoal : DPMPTSP “Melempem”, Satpol PP bak “Macan” Ompong
Bangunan ruko tampak dari belakang



BALAIKOTA, suaradepok.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok dinilai lamban dalam menindak dugaan pelanggaran terhadap bangunan Rumah Toko (Ruko) bermasalah di jalan Raya Bogor km. 38, Tapos.

9 unit bangunan ruko milik TES yang berada di seberang hotel Uli Artha itu belakangan ini menjadi sorotan karena “bebas” berdiri meski disinyalir menyalahi aturan dan tidak mengantongi syarat-syarat terkait perijinan yang lengkap.

Pertama, lahan yang digunakan untuk membangun ruko tersebut, infonya merupakan lahan pedestrian dan kawasan irigasi.

Pembangunan juga rawan dengan pelanggaran karena selain berada di daerah pedestrian dan irigasi, pemilik ruko di sinyalir tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang jelas dan bahkan belum membayar retribusi kepada pemerintah terkait keberadaan bangunannya tersebut.

Bentuk fisik bangunan ruko pun terlihat jelas menyalahi aturan terkait Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB), dimana bangunan ruko dibangun tepat di bibir sungai Kali Baru.

Tak hanya itu. Meski bangunan rukonya sudah jelas-jelas menyalahi aturan terkait perijinan, namun adalagi yang lebih parah.

Ruko yang disewakan dengan biaya antara Rp 60 juta hingga ratusan juta pertahun tersebut juga dipakai untuk usaha panti pijat dan bahkan ada tempat untuk karaoke Ilegal yang menyediakan minuman keras (miras) untuk para pengunjungnya.

Hal itu sebenarnya sudah lama diketahui oleh aparat penegak perda, yakni Satpol PP.

Bahkan Kepala Satpol PP, Dudi Mi’ras pun mengaku bahwa setiap kali pihaknya akan melakukan razia di tempat tersebut, infonya selalu bocor ke pihak pengelola tempat-tempat Ilegal itu.

Kuat dugaan, ada keterlibatan oknum-oknum aparat maupun orang dalam di jajaran penegak aturan yang membocorkan informasi kepada para pengelola untuk kepentingan pribadi.

“Keberadaan tempat-tempat itu sebenarnya sudah lama menjadi “incaran” Satpol PP. Namun sayangnya, setiap kali akan ditertibkan, selalu saja bocor”, ungkap Kasatpol PP melalui pesan singkat.

Terpisah, Doni, warga Tapos yang mengaku mengikuti perkembangan berita terkait kasus ruko bermasalah di depan Hotel Uli Artha mengaku heran dengan lambannya aparatur Pemkot Depok untuk melakukan tindakan tegas.

Doni juga menyayangkan melempemnya kinerja Dinas PMPTSP terkait hal perijinan ruko tersebut.

“Jika memang ruko itu tidak ada ijinnya, ya ditindak dong. Jangan malah dilama-lamain untuk memberikan ruang kepada pemilik. Kalo perlu bongkar bangunannya supaya ada efek jera kepada pengusaha nakal. Sementara untuk Satpol PP juga jangan seperti ” Macan” ompong yang berani nya hanya menggusur PKL dan pedagang kecil”, pungkas Doni dengan nada menyindir.

Janji Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang akan menyikat bangunan-bangunan bermasalah di Kota Depok juga hanya menjadi janji kosong belaka.

Buktinya, sampai saat ini belum ada aksi nyata untuk menepati janji yang pernah diucapkannya untuk menyikat bangunan bermasalah. (Fer)

Baca juga: Puluhan Ruko Bermasalah” di Depan Hotel Uli Artha Disoal, Pradi : Saya Akan Sikat !!!

 

Ruko tampak dari depan

Ruko tampak dari belakang



Tags: , , , , , , ,

One Response

  1. Janji Sikat Bangunan “Bodong”, Wakil Walikota Depok Jangan Omdo | Suara Depok4 Mei 2017 at 12:29Reply

    […] Omdo29 April 2017/280 ViewsBelum Kantongi Ijin, Ruko di Depan Hotel Uli Artha “Bodong”27 April 2017/327 Views9 Ruko di Depan Hotel Uli Artha Disoal : DPMPTSP “Melempem”, Satpol PP bak […]

Tinggalkan Balasan