Depok Tak Ramah Tunanetra, Koalisi Pejalan Kaki Bakal Gelar Aksi Ini

oleh
Foto: Ist.

Margonda, suaradepok.com – Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menilai bahwa Pemerintah Kota Depok tidak perduli terhadap para penyandang tunanetra.

Menurut Alfred, hal itu dapat dilihat dari cara mendisain tata kota, terutama jalur trotoar untuk para pejalan kali.

Link Banner

Seperti dilansir dari situs idntimes.com, Alfred mengatakan bahwa Kota Depok sangat jauh dari kata beradab, terutama bagi penyandang tunanetra.

“Depok itu sangat jauh dari kota yang beradab, kota depok ini sepertinya kurang didesain untuk manusianya. Wajar saja jika ada penelitian atau artikel bahwa Depok tidak layak huni,” kata Alfred Sitorus, Selasa (20/3).

 

Dalam artikel itu dikatakan bahwa di atas trotoar atau di area stasiun, biasanya ditemui jalur berwarna kuning, baik itu berbentuk balok persegi panjang ataupun berbentuk bundar. Ternyata jalur berwarna kuning itu bukanlah hiasan semata. Itu adalah guiding blok atau jalur pemandu untuk membantu penyandang tunanetra berjalan di atas trotoar.

Ada dua pola guiding blok, yakni bundar dan balok persegi panjang. Permukaan bundar yang menonjol memiliki arti berhenti. Pola ini kebanyakan diletakan di stasiun dan berada di pinggir peron. Dengan begitu para penyandang tuna netra tahu batas mereka harus berhenti.

Sementara balok persegi panjang  berarti mengarah ke satu arah, artinya tuna netra bisa mengikuti jalur tersebut. Dengan begitu, penyandang tuna netra tidak akan berbelok-belok tak tentu arah atau menabrak tembok maupun benda lainnya.

Dengan bantuan guiding block, tuna netra bisa berjalan di atas trotoar dengan aman ke fasilitas umum yang akan ditujunya. Namun tidak demikian dengan jalur guiding blok di sepanjang Jalan Margonda Raya, Depok.

Di sepanjang jalur Margonda yang memiliki guiding blok, justru rawan mencelakakan para penyandang disabilitas. Pasalnya, dari pantauan disepanjang jalan itu, tak sedikit jalur guiding blok yang justru mengarah ke gorong-gorong galian kabel, bahkan membentur tiang listrik yang ada di jalan tersebut.

Bisa dibayangkan jika penyandang tunanetra tidak mendapatkan pendampingan saat berjalan di atas trotoar. Bisa saja berjalan di pinggir jalan raya. Resikonya terserempet oleh kendaraan yang melintas.

Alfred mengatakan, trotor harusnya memiliki lebar dua meter, karena kalau hanya satu meter, bisa dilihat bagaimana utilitas-utilitas seperti tiang, pot tanaman, tempat sampah menyatu dengan guiding blok.

Alfred juga berpendapat bahwa bukan hanya trotoar saja, tetapi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) juga tidak manusiawi.

Menurut Alfred, trotoar dan JPO yang ada di depok itu tidak manusiawi. Seharusnya, JPO itu bisa diakses oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu harus bisa diakses oleh ibu hamil atau lansia.

Alfred tidak menyalahkan jika ada warga atau pejalan kaki yang terperosok ke gorong-gorong galian kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Karena menurutnya, dasar gugatan bisa disampaikan masyarakat yang menjadi korban dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang lalu lintas jalan yang memuat tentang hak pejalan kaki.

“Kalau ada korban laporkan saja. Membahayakan nyawa orang lain bisa gugatan pidana karena merupakan hak pejalan kaki,” ujar Alfred.

Rencananya, dalam waktu dekat Alfred dan anggota koalisi pejalan kaki akan melakukan aksi “protes” dengan berjalan di sepanjang trotoar Margonda.

“Kami akan melakukan aksi trotoar di Depok, dari mulai depan Balai Kota sampai Jalan Dewi Sartika pada hari Jumat jam tiga sore. Untuk masa kami gak banyak, paling koalisi pejalan kaki aja yang berjumlah sepuluh orang, tapi bisa lebih karena kami juga mengajak masyarakat,” tutup Alfred.

 

Penulis : Ferry Sinaga

Bagikan
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •